Kebijakan Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati

Kebijakan Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati. Kebijakan Reformasi Di Bidang Politik Dan HukumKebijakan Reformasi EkonomiPenyelenggaraan Pemilu 2004Salah satu tantangan terbesar Megawati dalam menjalankan pemerintahannya ialah ketidakstabilan kondisi Indonesia saat itu Langkah awal yang pemerintah ambil ialah melakukan pengamandemenan terhadap UUD 1945 Dalam masa jabatan Megawati terdapat perbedaan yang signifikan dengan masa jabatan presiden periode sebelumnya Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembatasan wewenang MPR dalam pemerintahan Pada masa pemerintahan Megawati sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum Seperti yang kita tahusistem hukum di Indonesia belum benar benar mengacu kepada keadilan Selama ini tindakan korupsi kolusi dan nepotismemasih marak dilakukan oleh pelaku politik Melihat kondisi tersebut pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum Salah satu upayanya melalui penataan serta pembersihan hakim Upaya tersebut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hakim Selain itu untuk dapat melakukan pembersihan KKN secara maksimal pemerintah membentuk KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Untuk menangani permasalahan perekonomian di Indonesiapemerintah menerapkan sebuah strategi Strategi tersebut diterapkan untuk melakukan penanggulangan kemiskinan Strategi tersebut berupa upaya peningkatan terhadap pendapatan serta mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok Pada awal masa pemerintahannya Presiden Megawati juga mulai menanggulangi permasalahan utang luar negeri Penanganan tersebut melalui permintaan penangguhan pembayaran Kebijakan lain yang dibuat oleh Megawati ialah mengakhiri kerja sama dengan IMF Selain itu beliau juga membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN untuk dapat menekan laju inflasi Salah satu keberhasilan Megawati dalam upaya memperbaiki demokrasi Indonesia ialah dengan mengadakan pemilu Penyelenggaraan pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang Dalam penyelenggaraannya dilakukan secara dua tahap Pemilu tersebut digunakan untuk memilih anggota legislatif serta untuk memilih presiden beserta dengan wakilnya.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri supremasi hukum belum begitu tercermin dengan baik maka hasil yang dicapai dalam rangka menangani masalahnya yang melanda Indonesia tidaklah maksimal Hakim dan petugas pengadilan bersifat korup sulit menemukan pejabat yang jujur dalam melakukan tugasnya Secara umum dapat dikatakan membangun kembali sistem peradilan sangatlah diperlukan suatu.

Kebijakan Di Bidang Hukum KEBIJAKANKEBIJAKAN MEGAWATI

Di tengah pilihan ekonomi yang terbatas pemerintahan Megawati juga dihadapkan pada tekanan defisit anggaran Megawati Soekarnoputri tidak punya pilihan lain untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan yang secara politik tidak populer yaitu kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM tarif dasar listrik dan telepon.

Kebijakan di Bidang Ekonomi KEBIJAKANKEBIJAKAN MEGAWATI

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 Dalam bidang hukum pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga bersifat independen merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambatlambatnya pada 17 Agustus 2003 dan melakukan kebijakan reformasi salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim.

Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Freedomsiana

Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Sejarah Indonesia Orde Reformasi SlideShare uses cookies to improve functionality and performance and to provide you with relevant advertising If you continue browsing the site you agree to the use of cookies on this website.