Pph Pasal 26 Ayat 4

Pph Pasal 26 Ayat 4. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) Pemotongan PPh 26 ini bersifat final kecuali untuk penghasilan yang dianggap menjadi penghasilan BUT (Pasal 5 ayat 1 huruf b dan c UU PPh) dan pemotongan bagi WPLN (Wajib pajak luar negeri) yang berubah status menjadi WPDN (Wajib pajak dalam negeri) atau BUT.

Dengan demikian penegasan dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK No 187/PMK03/2008 stdd PMK No 153/PMK03/2009 mencerminkan keadilan karena kalau bentuk usaha tetap menderita kerugian fiskal PPh Pasal 26 ayat (4)nya tidak dikenakan karena pada hakekatnya tidak ada laba bentuk usaha tetap yang dinikmati oleh kantor pusatnya.

Berita ANALISIS DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) BAGI

HUKUM PAJAK Pph Pasal 26 dan Pasal 4 Ayat 2 Nama Nurandriyani jalil Kelas B (Reguler Sore) Stambuk H1A212118 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo KATA PENGANTAR Salam Sejahtera Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah berkat perkenanNya sehingga tugas makalah mengenai “PPh Pasal 26 dan Pasal 4 Ayat 2”dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat.

(DOC) hukum pajak pph pasal 26 dan pasal 4 ayat 2 Andhien

Untuk melakukan eFiling PPh pasal 26 gratis dan mudah di aplikasi OnlinePajak wajib pajak badan dapat melakukan impor data SPT Masa PPh pasal 26 dari software eSPT ke OnlinePajak terlebih dahulu Mulai 1 Agustus 2020 wajib melakukan eBupot untuk PPh 23 dan/atau 26.

PPh Pasal 26 (Pajak Penghasilan Pasal 26) BelajarPajakID

UU PPh Pasal 26 ayat (2) KMK 624/KMK04/1994 5 BUT (Bentuk Usaha Tetap)/ Permanent Establishment Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) jika penghasilan BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat.